SEMARANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng mengawal empat proyek dan kegiatan pada Dinas Kepemudaan Olah Raga & Pariwisata (Dinpora) Provinsi Jateng. Empat proyek dan kegiatan itu yaitu, renovasi stadion Jatidiri, Gor Jatidiri, event POPNAS XIV dan event Borobudur Marathon 2017. Pengawalan dilakukan Kejati lewat TP4D (Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran.
Asisten Intelijen Kejati Jateng sekaligus Ketua TP4D Kejati Jateng, Y Hendrik P mengatakan, pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan ketentuan aturan.
"Baik teknis maupun non teknis pelaksana di lapangan. Kami akan keluarkan kertas kerja atau raport sebagai bentuk pengawalan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Isinya ya hal-hal yang dievaluasi. Raport ini juga bisa menjadi pemegang si pemohon untuk langkah kedepan sekiranya diperlukan," kara Hendrik, kemarin di kantornya.
Sebelumnya, Kepala Dinpora Jateng, Urip Sihabudin mengatakan, pengawal dan pengamanan diperlukan atas kegiatab yang dilakukannya. "Total anggaran yang diserap dan selanjutanya dikawal dan diamankan TP4D Jateng sekitar Rp 296 Miliar," lanjut Urip.
Sebesar Rp 240 miliar untuk renovasi stadion, Rp 40 miliar renovasi Gor, Rp 35,9 miliar event POPNAS dan Rp 7 miliar untuk event Borobudur Marathon. Menurutnya, renovasi stadion dan gor sangat krusial karena 2017 harus sudah selesai. Keduanya akan menjadi lokasi event POPNAS.
"Selama tujuh bulan ini kita kebut progress nya," katanya.
Proyek Dishub Rp 12,8 Miliar
Tak hanya Dinpora, TP4D juga tengah mengawal proyek pada Balai Transportasi Dinas Perhubungan Jateng. Rencananya akan dilakukan penambahan pelayanan di BRT Trans Jateng dan angkutan kapal cepat.
Joko S, dari Balai Transportasi Dishub Jateng mengatakan, pelayanan BRT Trans Jateng akan membuka koridor I yang melayani rute Semarang Bawen. Sedangkan untuk pelayanan kapal cepat adalah tujuan Semarang-Karimunjawa.
"Dalam pelaksanaannya akan timbul masalah. Terutama pelayanan BRT. Sesuai hasil identifikasi, masalah yang akan muncul adalah gesekan-gesekan dengan operator transportasi lokal yang sudah beroperasi terlebih dahulu di rute yang akan berpengaruh oleh koridor I ini," ungkap Joko saat rapat bersama TP4D.
Beberapa operator lokal itu diantaranya operator rute Semarang-Ambarawa, Semarang-Bawen-Salatiga, Ungaran-Bawen-Salatiga, Johar-Banyumanik & Semarang-Bawen-Ambarawa-Pingit. BRT Trans Jateng Koridor I diprediksi memang akan sangat berpengaruh ke operator lokal. Terutama dari segi finansial karena sebagian besar operator lokal ini dimiliki perseorangan.
Dalam kegiatan ini pihak Dishub akan melakukan lelang pekerjaan ke operator transportasi besar seperti PO. Safari, PO. Nusantara dan lain-lain.
"Pemenang lelang nantinya wajib merangkul operator lokal menjembatani dalam pelayanan konsumen," ucap Joko.
Pada tahap awal, rencananya BRT Koridor I akan mengoperasikan sembilan bus. Baik arah Semarang-Bawen maupun sebaliknya. Tiket untuk umum Rp3.500 sedangkan untuk pelajar Rp1.000.
Sedangkan untuk pelayanan kapal cepat yang sudah berjalan tidak orientasi ke profit. Tapi lebih ke sisi pelayanan operasional yang memuaskan khususnya ke Karimunjawa.
"Anggaran untuk BRT Trans Jateng Koridor I sebesar Rp10,5 miliar, sedangkan untuk kapal cepat anggarannya Rp2,3 miliar," kata Joko.
Terkait pengawalan TP4D pada Dinhub, pihaknya menilai terdapat beberapa kerawanan. "Kerawanan ada di lingkup tiket. Masalah tiket harus ada SOP sendiri," tutup Kusmartono, selaku ketua Sub Tim III TP4D Kejati Jateng.rdi
0 comments:
Posting Komentar